Khofifah: Notaris Dan PPAT Berperan Strategis Jamin Kepastian Hukum

MADYA FM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu menyampaikan notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” katanya.

Pada acara Silaturahmi dan Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Surabaya, Jumat (18/4), Gubernur menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Khofifah berharap ajang silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang akan memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Mantan Menteri Sosial itu juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ujarnya.

Dia menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Khofifah turut menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim, dengan 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” katanya.(antara)